JAKARTA, KOMPAS.com – Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan tindakan yang mulia.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan berujar, kepolisian siap mengawal segala kebijakan yang telah direncanakan dan disusun secara matang oleh pemerintah.
“Masyarakat perlu diingatkan bahwa ini sebenarnya adalah pengalihan subsidi yang dillakukan oleh pemerintah tentunya dengan perhitungan yang sudah matang,” ujar Zulpan kepada wartawan, Jumat (2/9/2022).
Menurut Zulpan, Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan Kodam Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyamakan persepsi soal dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
Koordinasi itu juga membahas persiapan dan langkah-langkah pengamanan yang akan dilakukan, jika rencana kenaikan harga BBM resmi diterapkan dan terjadi aksi demonstrasi.
“Sesuai arahan, Kapolda Metro Jaya sudah melakukan langkah-langkah koordinasi baik dengan Kodam Jaya maupun Pemprov DKI,” kata Zulpan.
“Kami sudah melakukan rapat bersama di Kodam Jaya untuk menyamakan persepsi terkait antisipasi, apabila hal ini jadi diumumkan oleh pemerintah,” sambung dia.
Menurut Zulpan, rencana kenaikan harga BBM seharusnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan elemen masyarakat.
Sebab, rencana itu juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi.
“Subsidi yang dilakukan pemerintah terhadap BBM yang dirasakan selama ini 89 persennya dirasakan oleh para pengusaha, sedangkan hanya 11 persen yang dirasakan oleh masyarakat umum,” ungkap Zulpan.
Di sisi lain, lanjut Zulpan, pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah bantuan sosial bagi masyarakat dari hasil penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Pertamina Patria Niaga selaku Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) Tbk mencatat sudah lebih dari satu juta unit kendaraan didaftarkan di dalam Program Subsidi Tepat.
Dengan demikian, Zulpan berharap kenaikan subsidi yang dianggarkan oleh pemerintah itu dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Pengalihan subsidi BBM ini apabila ditotalkan berdasarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah nilainya adalah Rp 502 triliun. Inilah yang akan dialihkan ke bentuk lain seperti bantuan sosial dan lain-lain,” tutur Zulpan.
“Sehingga ini adalah suatu tindakan mulia pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM ini kepada bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga betul-betul langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkas dia.
Sebagai informasi, Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM menimbulkan gejolak di masyarakat.
Sejumlah elemen pun menggelar aksi demonstrasi untuk memprotes rencana itu, seperti yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online (ojol) dan mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 29 Agustus 2022 di depan Gedung DPR/MPR.
Aksi penolakan serupa juga berlangsung pada Kamis (1/9/2022) kemarin. Demonstrasi digelar oleh organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di depan Kantor Pertamina dan Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.
Pada hari yang sama, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara juga melangsungkan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.
Terbaru, serikat buruh berencana menggelar aksi demonstrasi untuk menolak rencana kenaikan harga BBM pada 6 September 2022.
Terkait hal itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengingatkan masyarakat agar tertib dalam menyampaikan aspirasinya soal penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
#Siap #Amankan #Demo #Tolak #Kenaikan #Harga #BBM #Polda #Metro #Ini #Kebijakan #Mulia #Subsidi #Dialihkan #untuk #Bansos #Halaman
Klik disini untuk lihat artikel asli