Video Viral Oknum Jaksa Terima Suap Kasus Rizieq, Mahfud: Hoaks!

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, video viral mengenai seorang jaksa menerima suap dalam kasus Muhammad Rizieq Shihab dipastikan hoaks.

“Video ini viral, publik marah ada jaksa terima suap dalam kasus yang sedang diramaikan akhir-akhir ini. Tapi ternyata ini hoaks,” ujar Mahfud dikutip dari akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Minggu (21/3/2021).

“Penangkapan atas jaksa AF oleh Jaksa Yulianto itu terjadi enam tahun lalu di Sumenep. Bukan di Jakarta dan bukan dalam kasus yang sekarang. Untuk kasus seperti ini lah, antara lain, UU ITE dulu dibuat,” ucap dia.

Mahfud mengatakan, video yang sengaja diviralkan tersebut tak masuk dalam delik aduan.

Namun, kasus ini tetap harus diusut.

“Tetapi kita tetap akan menelaah kemungkinan revisi UU ITE untuk menghilangkan potensi pasal karet dan membedakan delik aduan dan delik umum di dalamnya,” kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menyatakan, video yang beredar di media sosial terkait penangkapan seorang oknum jaksa oleh Tim Saber Pungli Kejaksaan Agung adalah video tahun 2016.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut video tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses sidang Rizieq.

“Bahwa video penangkapan seorang oknum jaksa oleh Tim Saber Pungli Kejaksaan Agung adalah peristiwa yang terjadi pada bulan November tahun 2016 yang lalu, dan bukan merupakan pengakuan jaksa yang menerima suap kasus sidang Habib Rizieq Shihab,” kata Leonard dalam keterangan tertulis, Minggu (21/3/2021).

Video yang beredar di media sosial seperti Facebook, Twitter, Intagram, dan YouTube dengan narasi “terbongkar pengakuan seorang jaksa yang mengaku menerima suap kasus sidang Habib Rizieq Shihab. innalillah semakin hancur wajah hukum Indonesia” itu dikaitkan dengan penjelasan Yulianto.

Yulianto merupakan Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada media pada tahun 2016.

Leonard menjelaskan, penangkapan yang ada dalam video itu adalah jaksa AF di Jawa Timur terkait dengan pemberian suap dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Kas Desa di Desa Kali Mok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

“Pejabat yang menjelaskan penangkapan oknum jaksa AF pada video tersebut adalah Bapak Yulianto yang saat ini sudah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT),” ucap Leonard.

Ia menegaskan, video penangkapan oknum jaksa AF tidak ada sama sekali kaitan dan hubungannya dengan proses sidang Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang saat ini sedang disidangkan.

“Menegaskan bahwa informasi dalam video tersebut adalah tidak benar atau hoaks,” kata Leonard.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuat berita atau video atau informasi yang tidak benar kebenarannya dan menyebarluaskannya kepada masyarakat melalui jaringan media sosial yang ada.

Sebab, lanjut dia, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 45A Ayat (1).

Adapun bunyi pasal tersebut yakni “Setiap orang, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000”.

“Kami meminta masyarakat untuk tidak menyebarluaskan video tersebut serta tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan berita bohong atau hoaks sebagaimana video yang sedang beredar saat ini,” ucap Leonard.