Anies Berharap Bodebek Ikuti Jakarta, Tak Gelar Perayaan Tahun Baru 2021 Halaman all

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mengikuti Jakarta, berkait kebijakan perayaan tahun baru 2021.

Anies menyampaikan harapannya tersebut kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam rapat virtual penanganan Covid-19, Senin (14/12/2020) lalu.

“Kami memberlakukan hal ini Pak Menko dan saya harap di satu kawasan Jabodetabek juga diberlakukan policy yang sama,” ucap Anies dalam keterangan tertulis dikutip dari website Kemenko Maritim dan Investasi, Rabu (16/12/2020).

Anies menegaskan, di DKI Jakarta sudah terdapat larangan melakukan kegiatan tahun baru dan mengumpulkan banyak orang. Begitu juga memperketat perayaan Natal secara langsung dan bersama-sama di DKI Jakarta.

Kebijakan tersebut juga dipertegas dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 400/SE/2020 dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta terkait pelarangan perayaan Tahun Baru 2021.

Dalam surat yang ditandatangani Plt Kepala Disparekraf DKI Jakarta Gumilar Ekalaya 7 Desember 2020, terdapat empat poin edaran yang harus diperhatikan pemilik usaha pariwisata, baik berupa hotel, restoran, kafe, dan sebagainya.

Poin pertama, kegiatan operasional usaha pariwisata yang dinyatakan boleh beroperasi di masa PSBB transisi harus mematuhi ketentuan yang diterapkan di masa PSBB transisi.

Kedua, tidak diperkenankan melakukan perayaan kegiatan Malam Tahun Baru 2020-2021 yang berpotensi menciptakan kerumunan atau keramaian pada kegiatan.

Ketiga, tim Satgas Penanganan Covid-19 Internal yang berada di hotel dan resotran diminta untuk melaksanakan tugas pengawasan.

“Serta menjamin tidak terjadinya kerumunan dan mendisiplinkan tamu atau pengunjung terhadap protokol kesehatan Covid-19,” tulis Gumilang dalam surat edaran tersebut.

Masih Ada Penyebaran Covid-19, Pemprov DKI Tak Gelar Perayaan Tahun Baru 2021

Poin keempat, seluruh usaha pariwisata diminta menaati ketentuan jam operasional yang berlaku dalam PSBB transisi.

Poin kelima, Pemprov DKI mengancam akan menindak tegas apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan.