Massa Aksi Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Mulai Padati Jalan Medan Merdeka Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com – Massa demonstran dari Persaudaraan Alumni 212 dan sejumlah kelompok organisasi masyarakat (ormas) mulai memadati Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta pada Selasa (13/10/2020) pukul 12.30 WIB.

Pantauan Kompas.com, massa demonstran terdiri dari berbagai usia. Bahkan, terlihat beberapa anak sudah berada di lokasi demonstrasi.

Dua mobil pengeras suara pun sudah parkir di Jalan Medan Merdeka Selatan. Satu berada di depan gedung Kementerian Pariwisata, sedangkan yang lainnya berada di depan Gedung Indosat.

Massa membawa sejumlah bendera. Beberapa titik logistik untuk demonstran juga telah disiapkan oleh massa aksi.

Hingga saat ini, massa masih terus berdatangan menuju lokasi demonstrasi

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengatakan, pihaknya akan melaksanakan unjuk rasa pada hari ini.

Aksi tersebut akan digelar oleh sekelompok massa yang terdiri dari beberapa kelompok ormas.

Novel mengatakan, aksi penolakan omnibus law bukan kali ini saja dilakukan oleh pihaknya.

Jauh sebelum buruh menggelar aksi terkait UU Cipta Kerja, pihaknya mengeklaim sudah melakukan penolakan sedari awal.

Mengantisipasi hal tersebut, sebanyak 12.000 personel gabungan dari TNI dan POLRI disiapkan untuk melakukan pengamanan di kawasan Istana Merdeka.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menuturkan, sejumlah personel cadangan juga disiapkan untuk melakukan pengamanan jika massa akan bergerak di sekitaran gedung DPR, Senayan.

“Tapi (personel) masih ada kita siapkan kita ada yang standby. Itu (12.000) pusatnya di Monas ya. Cadangan kita di DPR,” katanya.

Selain itu, personel gabungan juga akan melakukan penjagaan di beberapa pusat perbelanjaan dan mal.

Pembahasan kilat dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI masih terus menuai pro dan kontra.

Pasca-pengesahan RUU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020), berlangsung aksi demonstrasi menolak RUU yang dinilai merugikan buruh itu, di sejumlah wilayah di Indonesia.

Sebagian pihak menyoroti tertutupnya pembahasan UU tersebut selama proses pembahasan bersama pemerintah.

Sorotan juga diarahkan pada sejumlah pasal kontroversial yang dinilai akan merugikan kaum pekerja.

Gelombang aksi unjuk rasa berlangsung sejak Selasa (6/10/2020) hingga Kamis (8/10/2020), diwarnai kericuhan.

Pemerintah merespons berbagai aksi dan aspirasi penolakan ini dengan menyebut bahwa reaksi yang muncul karena banyaknya misinformasi soal isi RUU Cipta Kerja.

Pemerintah dinilai masih belum mendengarkan keluhan dari pihak-pihak yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Pemerintah justru lebih menunjukkan sikap defensif daripada mendengarkan aspirasi mereka yang menolak UU ini.