Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, perkantoran di Jakarta menjadi klaster penyebaran virus Corona karena hampir tidak adanya pengawasan dari Pemprov DKI. Padahal, protokol kesehatan di perkantoran sudah diatur untuk menghindari penumpukan karyawan, seperti pengaturan jam kerja.
“Kebijakan kan sudah dikeluarkan oleh pemprov, kebijakan shift, artinya waktu masuk kantor diatur untuk menghindari penumpukan karyawan di kantor, mobilisasi di perkantoran apakah berjalan (efektif)? Kuncinya di pengawasan,” ujar Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2020).
“Jadi selalu saya katakan kuncinya ada di pengawasan, kebijakan yang dikeluarkan itu jangan hanya melempar, tapi membutuhkan pengawasan yang ketat, kuncinya di sana, Dinas Ketenagakerjaan bisa lakukan pengawasan secara intens, klaster perkantoran bisa diperkecil. (Pengawasan) bukan sekadar kurang, nyaris tidak ada,” sambungnya.
Gembong mengatakan, pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI baru dilakukan secara ketat ketika terjadi suatu penyebaran virus Corona di suatu tempat. Contohnya, kata Gembong, ketika pasar tradisional menjadi klaster COVID-19, baru dilakukan pengawasan secara gencar.
“Contoh klaster di pasar tradisional, begitu sudah (ada klaster) baru perangkat pemprov diturunkan ke pasar. Lah ini jangan-jangan seperti itu juga, kantor baru dianggap klaster maka dia menurunkan seluruh aparaturnya ke kantor, kan enggak seperti itu juga cara kita lakukan penetrasi di lapangan,” ucapnya.
Menurutnya, pengawasan seharusnya dilakukan sedini mungkin. Sehingga, mampu mencegah penularan virus Corona semakin masif.
“Harusnya sejak dini, begitu kebijakan dikeluarkan agar bisa efektif gimana caranya, caranya lakukan pengawasan dan pengontrolan di lapangan,” katanya.
Lebih lanjut, Gembong menyebut Pemprov DKI Jakarta belum dapat menekan penyebaran virus Corona meski telah melakukan banyak tes. Menurutnya, contoh sudah bisa menekan itu yakni angka kasus positif COVID-19 stabil meski jumlah tes semakin banyak.
“Kalau memang kita bisa menekan secara baik maka mau di tes berapa kali pun akan tertekan juga. Jadi jangan kenaikan itu dikaitkan juga dengan kenaikan jumlah orang yang dites. Berarti kita belum bisa menekan penyebaran itu secara masif di tengah masyarakat. Buktinya itu digelar tes secara masal maka menunjukkan kenaikan,” katanya.
“Kalau penyebaran bisa ditekan, kemudian tes diperbanyak, tetap aja tertekan. Tapi ini kan belum artinya bahwa kita di DKI belum bisa menekan penyebaran COVID di Jakarta,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya mengungkap dua tempat paling rawan penyebaran virus Corona (COVID-19) di Jakarta. Dua tempat paling rawan tersebut adalah perkantoran dan komunitas warga.
“Pertama dan terpenting, ada peningkatan penyebaran kasus dalam dua minggu terakhir ini. Peningkatan penyebaran ini sejalan dengan peningkatan mobilitas dan peningkatan aktivitas warga,” kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan seperti yang disiarkan akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (24/7).
Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta mengalakkan tes Corona. Dari tes tersebut, ditemukan bahwa dua tempat paling rawan penyebaran virus Corona di Jakarta adalah di perkantoran dan komunitas warga.
“Dari temuan kita dengan melakukan testing seperti ini, aktivitas di perkantoran dan aktivitas di komunitas warga, kini menjadi salah satu tempat yang paling rawan penyebaran,” ujar Anies.
